Cr: liputanukm.com

LIPUTAN UKM – Internasional Finance Corporation dan Puskopsyah DIY menggelar agenda acara workshop bertema “Sistem Pelaporan Informasi Kredit UMKM“, yang berlangsung di HOM Preimere Yogyakarta, Jl. Ipda Tut Harsono No.24 Yogyakarta (13/08).

Acara berlangsung mulai pukul 08.30 sampai 16.30 WIB. Workshop ini dihadiri oleh Muhammad Ridwan, SE, M.Ag sebagai Ketua Puskopsyah DIY, Muhammad Nazirwan sebagai IFC, Nita sebagai KBIJ dan Sultoni M Rifai sebagai Kabag Koperasi DIY. Undangan workshop diberikan untuk para Anggota Puskopsyah DIY (BMT), Pengurus Koperasi Kredit DIY, Pengurus Koperasi Unit Desa DIY, sebagai peserta seminar.

Para pembicara menyampaikan materinya.

Workshop kali ini diawali dengan pidato pembukaan mulai dari Ketua Puskopsyah DIY, Program Lead IFC Bank Dunia, dan yang terakhir dilanjut pidato pembukaan  dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Secara keseluruhan melalui workshop ini kita jadi tahu bahwa, Sistem Pelaporan Informasi Kredit adalah suatu mekanisme pengumpulan informasi fasilitas kredit nasabah (perorangan dan badan) yang tercatat pada portofolio lembaga keuangan (bank dan non bank).

“Lembaga yang mengumpulkan dan mengelola informasi kredit disebut biro kredit baik yang dikelola oleh pemerintah (Public Credit Registry) atau oleh swasta (Private Credit Biro)”, ujar Mohamad Nazirwan, Senior Financial Specialist (IFC) saat menyampaikan materinya.

“Dari kegiatan workshop ini, kita akan mengetahui bagaimana mekanisme, manfaat dan prinsip dari sistem pelaporan informasi kredit secara menyeluruh”, imbuhnya lagi saat ditemui tim LiputanUKM.

Saat ini di Indonesia sistem pelaporan informasi kredit dibagi menjadi 2, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan pelaporan informasi kredit yang dikelola oleh OJK. Informasi Debitur (IDEB) sebagai pengganti SID (BI-Checking) yang beroperasi mulai Januari 2018 kemarin. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) merupakan pelaporan informasi kredit yang dikelola oleh swasta (Private Credit Bureau) mulai operasi sejak pertengahan 2017 oleh KBIJ dan PBK.

Baca Juga:  8 Juta UMKM Ditargetkan Beralih ke Online

Selanjutnya, dengan Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) kita akan diajarkan tentang Pengenalan dan Bimbingan Akses Informasi Perkreditan UMKM di Indonesia. PT. Kredit Biro Indonesia Jaya juga sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

Untuk mengakses Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) melalui 3  akses, yaitu melalui Web, sebagai pengecekan manual melalui web browser. FTS, metode enquiry bulk untuk melakukan pengecekan lebih dari 1 debitur pada saat bersamaan. B2B, real time enquiry terintegrasi pada sistem LOS. Terakhir, XML raw data output membuat institusi dapat melakukan analisa internal dan lain-lain.

“Sebagai LPIP, kami akan memberikan laporan debitur yang selalu dapat diakses, prinsip satu laporan (No eye-balling) yaitu memungkinkan anggota untuk memproses ulang informasi yang diberikan KBIJ untuk melakukan analisis internal, memproses input data satu kali (akses melalui web), akses penggunaan dapat di konstumisasi, dan akan memberikan layout kredit yang simple”. Ujar Nita selaku KBIJ sekaligus yang menutup acara workshop hari ini, dengan menjelaskan kemampuan KBIJ sebagai LPIP.