Suasana Workshop Peluang Pendirian BPRS di Kabupaten Bantul

LIPUTAN UKM – Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dewasa ini cenderung stagnan. Dilansir dari Republika, penyebab utama lesunya perkembangan BPRS di Indonesia adalah jumlah modal yang masih sedikit dan kurangnya kualitas SDM. Meskipun demikian, tidak sedikit daerah yang masih semangat mengupayakan dibangunnya BPRS di wilayahnya. Salah satunya di wilayah Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat tersebut diwujudkan dalam sebuah workshop lembaga keuangan mikro yang dihadiri lembaga keuangan se Kabupaten Bantul.

Sebanyak 75 orang perwakilan dari lembaga keuangan yang terdiri dari Koperasi Syariah, Koperasi Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) mengikuti workshop yang diadakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Rabu (11/7). Workshop yang baru kali pertama diadakan tersebut menghadirkan dua narasumber sebagai pengisi acara, yakni Sekretaris Kabupaten Bantul, Drs. Riyantono, M.Si., dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), Agus Budiharjo, Ph.D.

Acara ini berlangsung dari jam 09.00-11.00 WIB. Selama berlangsungnya workshop, Riyantono menyampaikan bahwa, fokus dari pendirian BPRS Bantul ini ada tiga poin utama yakni, sehat, cerdas, dan kerja keras. Sementara secara detailnya, menyasar pada tiga sektor; sawah 17 ribu hektar, budidaya air tawar, dan pariwisata (69 obyek wisata, 39 desa wisata, dan 2100 kelompok budaya). Beliau juga menyinggung tentang pendirian BPRS yang punya peran baik bagi berkembangnya dunia usaha di Bantul. BPRS pun memiliki keunggulan diantaranya, lebih sempit dari bank umum, ada kemudahan dalam akses, dan 90% dana BPRS disalurkan untuk UKM.

Agus sebagai seorang akademisi di bidang ekonomi ikut memaparkan poin-poin penting dari upaya pendirian BPRS ini. Beliau melaporkan untuk sejauh ini, jumlah BPRS yang sudah berdiri sebanyak 116 BPRS di Indonesia, terdiri dari 12 BPRS di DIY, 3 BPRS dan 14 BPR di Bantul. Sesuai dengan rencana, anggaran dana dari pemerintah untuk pendirian BPRS tersebut sebesar 8 M untuk wilayah kota Yogyakarta dan Sleman, serta 6 M untuk wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo (50% prinsip dan 50% operasional).

Baca Juga:  Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas Pajak UKM Jadi 0,5 Persen

Dengan diadakannya workshop ini, Sekda Bantul berharap informasi detail tentang pendirian BPRS bisa tersampaikan dengan baik. Akan lebih baik lagi jika informasi yang diberikan bisa memotivasi lembaga-lembaga keuangan untuk membentuk BPRS.