Diskusi panel LPEI dengan mengambil tema The Perfect Time to Enhance Emerging Economies Cooperation on Trade pada pertemuan IMF-World Bank (Foto:Liputan6.com/Maulandy R)

Liputan6.com, Nusa Dua – Lembaga Pembiayaan Ekspor lndonesia (LPEl) atau Indonesia Eximbank berkesempatan menyelenggarakan diskusi panel dengan mengambil tema The Perfect Time to Enhance Emerging Economies Cooperation on Trade dalam rangkaian kegiatan IMF-WBG Annual Meetings 2018 yang bertempat di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly menyampaikan, diskusi panel ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari panelis yang merupakan ahli di bidang terkait, antara lain pemerintah, bank sentral, Eximbank, serta institusi keuangan.

Dia menyebutkan, masukan dari banyak pihak itu berguna untuk mengeksplorasi beberapa poin terkait cara memperkuat daya saing UKM berorientasi ekspor dalam e-commerce global.

“Fokus dari diskusi panel ini adalah menciptakan strategi, memberikan dukungan, dan meningkatkan kesiapan untuk para pelaku usaha berorientasi ekspor dalam memasuki e-commerce global,” ungkap dia.

Sebagai informasi, LPEI merupakan sebuah lembaga pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi yang didirikan lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Prioritas pembiayaan LPEI adalah mempertahankan kemampuan industri padat karya, menumbuhkan multiplier effects ekonomi rakyat, dan mengembangkan chanelling produk Indonesia di pasar ekspor.

Kinerja LPEI per Agustus 2018 dapat dilihat dari pencapaian asset sebesar Rp 117,27 triliun dan aspek pembiayaan ekspor mencapai Rp 106,89 triliun atau tumbuh 9,7 persen (year on year/yoy). Sementara penjaminan Rp 11,50 triliun tumbuh 29,8 persen dan asuransi berada di angka Rp 12,37 triliun yang berarti tumbuh 16,4 persen.

Lebih lanjut, Sinthya Roesly memperkirakan, total penjualan tahunan berbasis e-commerce dari beberapa negara berkembang antara lain Brazil, India, Tiongkok, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Turki, termasuk lndonesia, akan mencapai USD 3,5 triliun pada 2018.

“Berdasarkan data statistik Credit Suisse’s report, 50 persen dari populasi di negara berkembang memilih untuk berbelanja melalui platform online. Hal ini memberikan dampak bagi perusahaan yang bergerak di bidang ritel, keuangan, dan teknologi,” ujar dia.

Baca Juga:  Menkop UKM Minta Pelaku UKM Manfaatkan Gedung Smesco

Melihat potensi tersebut, salah satu bentuk dukungan LPEI pada 2018 yakni dengan menginisiasi suatu program untuk membantu para pelaku usaha berorientasi ekspor, yaitu Digital Handholding Program (DHP).

Sinthya menambahkan, melalui DHP ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM berorientasi ekspor untuk meningkatkan daya saing produk unggulannya di pasar global. Selain itu, LPEI juga akan melakukan pendampingan, memberi fasilitas serta pelatihan yang diberikan secara berkesinambungan.

“Sehingga pelaku UMKM ekspor indonesia akan mampu memasarkan, memperluas akses pasar, serta mempromosikan produknya di pasar global,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia saat ini tengah getol melakukan berbagai macam upaya untuk genjot ekspor Indonesia. Ekspor barang dan jasa harus didorong untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, agar ekspor tersebut tumbuh secara berkelanjutan, tentu harus didasarkan pada adanya daya saing yang menyebabkan produk lokal terus diminati oleh pasar global.

Sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan ekspor, Lembaga Pembiayaan Ekspor lndonesia (LPEI) atau lndonesia Eximbank menyelenggarakan “Seminar Nasional Peningkatan Ekspor Nasional dan Dukungan Pemangku Kebijakan” pada Senin 24 September 2018.

Acara yang diselenggarakan di kantor Kementerian Keuangan ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil riset kerja sama LPEI dan jejaring Perguruan Tinggi untuk pengembangan ekspor Indonesia (UNIED), serta merumuskan Konsensus Bersama pemangku kebijakan dalam rangka peningkatan ekspor nasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam sambutannya menjelaskan kehadiran LPEI selama sembilan tahun sebagai salah satu alat fiskal pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan pembiayaan eksportir memasuki babak baru.

“LPEI diberi mandat oleh negara untuk membiayai ekspor bagi industri yang sifatnya prospektif dan strategis,” ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, menurut Sri, LPEI harus dapat menyasar penyediaan fasilitasnya ke sektor-sektor yang berdampak bagi kinerja ekspor nasional dan variabel-variabel makroekonomi lainnya serta aspek-aspek sosial. Jadi peran LPEI dapat memberikan dampak nyata dan konkrit bagi bangsa.

Baca Juga:  8 Juta UMKM Bakal Bertransaksi Secara Online pada 2019

Berbagai riset telah dilakukan oleh UNIED bersama sama dengan LPEI. Rekomendasi yang dihasilkan perlu didiseminasi kepada pemangku kebijakan sehingga dapat diimplementasikan untuk pengembangan ekspor barang dan jasa ke depan.

Dalam kesempatan serupa, Direktur Eksekutif lndonesia Eximbank, Sinthya Roesly, mengatakan LPEI bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB menghitung dampak total pembiayaan LPEI terhadap perubahan kondisi makroekonomi di Indonesia.

Dengan menggunakan analisis Computing General Equilibrium (CGE) memakai data Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia (SNSE) terkini, yaitu 2008 diperoleh kesimpulan pembiayaan agregat LPEI berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan memiliki dampak sosial. Dampaknya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan kemiskinan.

Hasil kajian lainnya hasil kerja sama LPEI dengan UNIED, yaitu penelitian terkait pentingnya infrastruktur ekspor dan winning commodities ekspor lndonesia. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong efisiensi logistik dan transportasi para eksportir sehingga dapat meningkatkan daya saing.

“Dari hasil kajian winning-commodities menjadi fokus kami dalam mendorong akselerasi ekspor winning commodities tersebut,” kata Sinthya.

Hasil-hasil kajian tersebut terbuka untuk dilakukan sinkronisasi dan konfirmasi dengan para stakeholders dari Kementerian dan Lembaga untuk dapat memberi masukan.

Rekomendasi kebijakan atas kajian-kajian yang telah dilakukan UNIED diharapkan bisa diimplementasikan secara konkret serta membantu penetapan kebijakan pemerintah.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kemanfaatan LPEI bagi bangsa dan negara, namun kami tidak dapat berjalan sendirian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kehadiran dan dukungan para stakeholders dalam mendukung revitalisasi peran LPEI,” ujar Sinthya.

Kegiatan seminar ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat dalam lingkup Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga:  Pasarkan Produk, UKM Indonesia Pilih Facebook Ketimbang E-Commerce

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pelaku Ekspor, Asosiasi Ekspor, dan UNIED.

Para pemangku kebijakan dalam pertemuan ini menyepakati diperlukannya penetapan peningkatan ekspor sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional; Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KD-PEN), yang mencakup penyesuaian skala usaha UKM ekspor; Penetapan komoditas dan target ekspor unggulan nasional.

Selain itu, Kebijakan tata kelola infrastruktur ekspor yang lebih baik berdasarkan satu peta jalan nasional; Pengembangan export dashboard, Forum Kerja Bersama Ekspor serta joint monitoring committee; Konsorsium Perguruan Tinggi untuk mendorong Peningkatan Jasa Pendidikan Tinggi lnbound; serta Anion Projects untuk peningkatan ekspor salah satu komoditas unggulan yang dilaksanakan dalam salah satu siklus sehingga dapat dievaluasi dampaknya.

Sumber: Liputan 6